Contoh Makalah Demokrasi Yang Baik dan Benar

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bagaimana orang menyeimbangkan demokrasi? Bisakah kita menerima pemerintahan oleh mayoritas, sementara minoritas tetap dihormati dan dilindungi? Sistem demokrasi di seluruh dunia harus menghadapi pertanyaan tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara gagasan ‘pemerintahan oleh mayoritas’ di satu pihak, dan gagasan demokrasi yang mempertimbangkan ‘para individu’ di pihak lain. Masalah ini sebenarnya sudah cukup lama dikenali. Para ahli teori demokrasi seperti Alexis De Tocqueville and John Stuart Mill pernah menyinggung gagasan tentang ‘Tirani Mayoritas’ dalam studinya yang sangat terkenal “Democracy in America” dalam abad ke 19, sementara Mill pernah mengingatkan kita tentang bagaimana mayoritas dapat meloloskan hukum atau undang-undang yang memiliki pengaruh sangat menjijikkan bagi kelompok minoritas.

Maka, orang juga kerap bertanya apakah demokrasi? Apakah demokrasi berarti bahwa negara harus melindungi para individu, ataukah demokrasi hanya berarti sebagai pemerintahan oleh mayoritas? Juga di Indonesia, ketika demokratisasi tidak segera membuahkan hasil berupa kesejahteraan dan stabilitas sosial-politik yang lebih baik (seperti yang tersirat dalam ungkapan bahwa “demokrasi kita sudah keblablasan”), maka ada alasan bagi sebagian orang yang menginginkan agar Indonesia kembali pada sistem lama, yaitu pada model kekuasaan otoritarian yang menjanjikan terciptanya kesejahteraan dan stabilitas dalam waktu yang cepat.

Demokrasi jelas disadari bukan sebagai sistem yang sempurna, tetapi ada petunjuk kuat bahwa demokrasi adalah sistem terbaik di antara sistem lain dalam pengaturan pemerintahan manusia oleh manusia yang pernah dicoba dalam sejarah. Karena itu, seperti yang sering disuarakan oleh sejumlah ahli, yang diperlukan sesungguhnya adalah pendalaman demokrasi (deepening demokrasi), bukan menolak demokrasi itu sendiri.

Pada tingkat kekuasaan, demokratisasi akan berarti keharusan untuk memperkuat paham kedaulatan rakyat (people sovereignty) dan menegakkan aturan main demokratis(dalam bentuk konstitusi dan rule of law), namun pada level akar rumput dan di kalangan generasi muda, tantangan demokratisasi menunjukkan wajah yang agak berlainan.

Michael Oakeshott dan F.A. Hayek pernah menyatakan bahwa sivitas atau negara sebagai bentuk purposive association yaitu pengelompokkan yang dibentuk karena persamaan tujuan atau maksud (shared purposes or goals), memiliki kecenderungan mencerabut kebebasan berasosiasi bagi kelompok-kelompok yang memiliki tujuan sendiri yang dianggap seolah-olah berbeda dengan tujuan bangsa secara keseluruhan. Akibatnya, negara purposive (yang dilawankan dengan ‘enterprise association) semacam itu mau tidak mau cenderung melanggar kebebasan berasosiasi, menuntut keharusan partisipasi dalam kelompok yang mendukung tujuan-tujuan dari sivitas (negara), dan pada saat yang bersamaan menindas siapapun yang menganggu usaha pencapaian tujuan yang dimaksukan (purposive goals). Pada akhirnya, hanya dengan memastikan pemerintah bersikap netral dalam kaitannya dengan berbagai tujuan yang ada dalam masyarakat, maka civil society akan bisa bertumbuh dengan subur. Meskipun kebebasan berasosiasi tidak disebut dengan cara yang sama seperti kebebasan berpendapat (free speech) dan kebebasan berkumpul (freedom of assembly), kebebasan itu nampak menjadi salah satu “kebebasan dasar” dari banyak masyarakat liberal setidaknya menurut para pemikir seperti Rawls, Mill dan banyak pemikir liberal yang lain.

Tetapi gagasan tentang netralitas negara mendapatkan kritik karena dianggap tidak mencerminkan kenyataan sebenarnya dari kebijakan yang sering dan bisa diambil oleh negara. Misalnya, kebijakan hukum yang diambil oleh negara selalu mengandung konsepsi tersembunyi mengenai pengertian tentang hidup yang baik. Lebih tajam lagi, para pengkritiknya (yaitu kelompok komunitarian yang diwakili oleh tokoh seperti William Galston, Michael Sandel, dan Benjamin Barber) tidak mempercayai klaim liberal bahwa masyarakat sipil memiliki kemampuan untuk mengarahkan dirinya sendiri, menyatakan, sebagaimana pernah dikemukakan juga oleh Alexis de Tocqueville bahwa adanya dorongan dalam masyarakat sipil sendiri yang mungkin menghambat pembentukan asosiasi sipil. Ada kecenderungan dalam masyarakat sipil itu sendiri—misalnya dalam bentuk sentralisasi ekonomi, monopoli media, pemaksaan kepentingan khusus, dan partai politik yang terorganisasi–membatasi jangkauan kemungkinan yang dapat diberikan pada individu. Jelas bahwa sejumlah tujuan (ends) tidak bebas dipilih oleh para individu, melainkan justru ‘terberikan’ (given) atau dipaksa diberlakukan oleh kesempitan peluang atau ketiadaan kesempatan.

Rumusan Masalah
Dalam makalah ini akan membahas tentang :

Apa itu hakekat demokrasi ?
Bagaimana demokrasi di Indonesia ?
Bagaimana sistem politik demokrasi ?
Bagaimana pendidikan demokrasi ?

Tujuan
Tujuan dipaparkannya pembahasan mengenai demokrasi dalam mata kuliah belajar pembelajaran ini adalah untuk lebih memahami dengan adanya demokrasi dan dapat mengetahui antara lain :

Mengetahui hakekat demokrasi.
Mengetahui demokrasi di Indonesia.
Mengetahui sistem politik demokrasi.
Mengetahui pendidikan demokrasi.

Manfaat
Dalam paparan makalah ini di harapkan kita dapat mengambil hal-hal yang penting yang bernilai positif yang terdapat dalam kajian mengenai motivasi belajar guna menambah wawasan tentang terbentuknya motivasi belajar selain itu manfaatnya :

Bagi mahasiswa dapat menjadi bahan acuan dalam memahami materi mengenai belajar pembelajaran
Bagi instansi semoga makalah ini dapat menjadi sebuah refensi bacaan
Bagi masyarakat umum dapat menjadi pedoman dalam mempelari sebuah pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.

PEMBAHASAN

Pengertian Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Hakekat demokrasi
Kata demokrasi dapat di tinjau dari dua pengertian yaitu:

Pengertian secara bahasa atau etimologis
Pengertian secara istilah atau terminologis
Pengertian etimologis demokrasi
Dari sudut bahasa ( etimologis ) demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.

Konsep demokrasi lahir dari yunani kuno yang diparktikkan dalam hidup bernegara atara abad ke-4SM – abad ke-6 M. demokrasi yang diparktikan pada waktu itu adalah demokrasi langsung ( direct democracy ), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga Negara.

Disebabkan perkemabangan zaman dan jumlah penduduk yang terus bertambah maka keadaan yang seperti dicontohkan dalam demokrasi secara langsung yang diterapkan seperti di atas mulai sulit dilaksanakan, dengan alas an berikut.

Tidak ada tempat yang menampung seluruh warga yang jumlahnya cukup banyak
Untuk melaksanakan musyawarah dengan baik dengan jumlah yang banyak sulit dilakukan.
Hasil persetujuan secara bulat mufakat sulit tercapai karena sulitnya memungut suara dari peserta yang hadir
Masalah yang dihadapi Negara semakin kompeks dan rumit sehingga membutuhkan orarng-orang yang secara khususberkecimpung dalam penyelesaian masalah tersebut.
Demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat ada dua macam yaitu

Demokrasi langsung
Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang

Demokrasi tidak langsung
Demokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui system perwakilan. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksankan mealalui pemilahan umum.

Pengertian terminologis demokrasi
Dari sudut terminology, banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik. Masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda. Berikut ini beberapa definisi tentang demokrasi.

Menurut harris soche
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari pakasaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.

Menurut Hennry B. Mayo
Sistem politik demokratis adalah system yang menunjukkan kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsif kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Menurut international commission for jurist
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga Negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas

Menurut C.F. Strong
Suatu system pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.

Menurut Samuel Huntington
Sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam system itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan didalam system itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan
Demokrasi pada masa lalu dipahami hanya sebagai bentuk pemerintahan. Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan. Akan tetapi, sekarang ini demokrasi dipahami lebih luas lagi sebagai system pemerintahan atau politik. Konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan sebagai bentuk pemerintahan berasal dari para filsuf yunani. Dalam pandangan ini, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan.

Secara klasik pembagian bentuk pemerintahan menurut plato, dibedakan menjadi :

Monarki yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipengang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.
Tirani yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipengang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi
Aristokrasi yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipenggang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.
Oligarki yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipengang oleh sekelompok dan dijalankan oleh kelompok itu sendiri
Demokrasi yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipengang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak
Mobokrasi/okhlokrasi yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipenggang oleh rakyat tetapi rakyat yang tidak tahu apa-apa, rakyat yang tidak berpendidikan, dan rakyat tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak.

MAKNA DAN HAKEKAT DEMOKRASI

MAKNA :demos ~ rakyat; cratos~ kedaulatan

Demokrasi: keadaan negara yang dalam sistem pemerintahaannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

HAKEKAT: pemerintah dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, pemerintahan untuk rakyat.

Norma-norma yang menjadi pandangan hidup demokratis:

1. Pentingnya kesadaran akan pluralisme

2. Musyawarah

3. Pertimbanganmoral

4. Pemufakatan yang jujur dan sehat

5. Pemenuhan segi-segi ekonomi

6. Kerjasama antarwarga masyarakat dan sikap mempercayai itikad baik

masing- masing

7. Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan

sistem pendidikan.

UNSUR –UNSUR PENEGAK DEMOKRASI -1 NEGARA HUKUM:

a. Adanya perlindungan HAM

b. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembagauntuk menjamin

perlindunganHAM

c. Pemerintahan berdasarkan peraturan

d. Adanya peradilan administrasi

e. Istilah negara hukum dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945:

“Indonesia adalahnegara yg berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan

atas kekuasaan belaka”.

MASYARAKAT MADANI, dicirikan dengan masyarakat terbuka, bebas daripengaruh kekuasaan dan tekanan negara, kritis dan berpartisipasi aktif, serta egaliter(kesetaraan).

Syaratpentingdemokrasi: terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses pegambilan keputusan yang dilakukan oleh negara/pemerintah.

UNSUR –UNSURPENEGAK DEMOKRASI -2

Parpol:

Struktur kelembagaan politik yg anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakannya.

Kelompokgerakan / organisasimasyarakat:

Sekumpulan orang yang berhimpun dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya.

Kelompok penekan= kelompok kepentingan:

Sekelompok orang dalam sebuah wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria profesionalitas dan keilmuan tertentu, seperti: KADIN, AIPI, ICMI, LIPI, dsb.

Fungsi parpol sebagai:

(a) Sarana komunikasi politik;

(b) Sarana sosialisasi politik;

(c) Sarana rekrutmen kader dan anggota politik

(d) Sarana pengatur konflik

Demokrasi di indonesia
Demokrasi desa
Demokrasi desa tidak bias dijadikan pola demokrasi untuk Indonesia modern. Namun kelima unsure demokrasi desa tersebut dapat dikembangkan menjadi konsep demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia modern menurut Moh. Hatta harus meliputi 3 ( tiga ) hal yitu

Demokrasi dibidang politik
Demokrasi dibidang ekonomi
Demokrasi dibidang social
Demokrasi pancasila
Bersumber pada ideologinya demokrasi yang berkembang diindonesia adalah demokrasi pancasila. Pancasila adalah ideology nasional yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai, adil, dan menguntungkan bangsa. Sebagai ideology nasional pancasila berfungsi sebagai :

Cita-cita masyarakat yang selanjutnya menjadi pedoman dalam membuat dan menilai keputusan politik
Alat pemersatu masyarakat yang mampu menjadi sumber nilai bagi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi.
Nilai-nilai dari setiap sila pada pancasila, sesuai dengan ajaran demokrasi bukan ajaran otoritarian atau totalitarian. Jadi pancasila sangat cocok untuk menjadi dasar dan mendukung demokrasi diindonesia. Nilai-nilai luhur pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 sesuai dengan pilar-pilar demokrasi modern.

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahanpolitik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan), Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) “kekuasaan rakyat”,yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos) “rakyat” dan κράτος (Kratos) “kekuasaan”, merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kotaYunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM. Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat). Dalam pidato Gettysburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.

Demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan sebagai respon kepada masyarakat umum di Athena yang ingin menyuarakan pendapat mereka. Dengan adanya sistem demokrasi, kekuasaan absolut satu pihak melalui tirani, kediktatoran dan pemerintahan otoriter lainnya dapat dihindari. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat, namun pada masa awal terbentuknya belum semua orang dapat mengemukakan pendapat mereka melainkan hanya laki-laki saja. Sementara itu, wanita, budak, orang asing dan penduduk yang orang tuanya bukan orang Athena tidak memiliki hak untuk itu.

Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Masalah keadilan menjadi penting, dalam arti setiap orang mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi hak tersebut harus dihormati dan diberikan peluang serta pertolongan untuk mencapai hal tersebut.

Sistem politik demokrasi
Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan

partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan mengubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik. Lebih sederhana Drs. Sukarno menjelaskan bahwa sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.

Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberian oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Sementara itu, Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Para Bapak Bangsa (the Founding Fathers) yang meletakkan dasar pembentukan negara Indonesia, setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar di ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam sejarah Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah Republik Indonesia Serikat (RIS) selama tujuh bulan (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950), namun kembali ke bentuk pemerintahan republik. Setelah jatuhnya Orde Baru (1996 – 1997), pemerintah merespon desakan daerah-daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan.

Pendidikan Demokrasi
Pendidikan yang demokratik adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Pengertian demokratik di sini mencakup arti baik secara horizontal maupun vertical Maksud demokrasi secara horizontal adalah bahwa setiap anak, tidak ada kecualinya, mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan sekolah. Hal ini tercermin pada UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yaitu : “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Sementara itu, demokrasi secara vertikal ialah bahwa setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dalam pendidikan, demokrasi ditunjukkan dengan pemusatan perhatian serta usaha pada si anak didik dalam keadaan sewajarnya (intelegensi, kesehatan, keadaan sosial, dan sebagainya). Di kalangan Taman Siswa dianut sikap tutwuri handayani, suatu sikap demokratis yang mengakui hak si anak untuk tumbuh dan berkembang menurut kodratnya.

Dengan demikian, tampaknya demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengelola pendidikan.

Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Pendidikan.

Dalam setiap pelaksanaan pendidikan selalu terkait dengan masalah-masalah antara:

Hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.
Kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan.
Hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka.
Dari prinsip-prinsip di atas dapat dipahami bahwa ide dan nilai demokrasi pendidikan itu sangat banyak dipengaruhi oleh alam pikiran, sifat dan jenis masyarakat dimana mereka berada, karena dalam realitasnya bahwa pengembangan demokrasi pendidikan itu akan banyak dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan penghidupan masyarakat. Misalnya masyarakat agraris akan berbeda dengan masyarakat metropolitan dan modern, dan sebagainya.

Apabila yang dikemukakan tersebut dikaitkan dengan prinsip-prinsip demokrasi pendidikan yang telah diungkapkan, tampaknya ada beberapa butir penting yang harus diketahui dan diperhatikan,diantaranya :

Keadilan dalam pemerataan kesempata belajar bagi semua warga negara dengan cara adanya pembuktian kesetiaan dan konsisten pada sistem politik yang ada;
Dalam upaya pembentukan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik;
Memiliki suatu ikatan yang erat dengan cita-cita nasional.
Sedangkan pengembangan demokrasi pendidikan yang berorientasi pada cita-cita dan nilai demokrasi, akan selalu memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini :

Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai luhurnya.
Wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekertiluhur.
Mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya, dalam rangka mengembangkan kreasinya ke arah perkembangan dan kemajuan iptek tanpa merugikan pihak lain.

PENUTUP

Kesimpulan

Hakekat demokrasi
Pengertian Demokrasiadalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

MAKNA DAN HAKEKAT DEMOKRASI

MAKNA :demos ~ rakyat; cratos~ kedaulatan

Demokrasi: keadaan negara yang dalam sistem pemerintahaannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

HAKEKAT: pemerintah dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, pemerintahan untuk rakyat.

Norma-norma yang menjadi pandangan hidup demokratis:

1. Pentingnya kesadaran akan pluralisme

2. Musyawarah

3. Pertimbanganmoral

4. Pemufakatan yang jujur dan sehat

5. Pemenuhan segi-segi ekonomi

6. Kerjasama antarwarga masyarakat dan sikap mempercayai itikad baik

masing- masing.

7. Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan

sistem pendidikan.

Demokrasi di Indonesia

Demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan sebagai respon kepada masyarakat umum di Athena yang ingin menyuarakan pendapat mereka. Dengan adanya sistem demokrasi, kekuasaan absolut satu pihak melalui tirani, kediktatoran dan pemerintahan otoriter lainnya dapat dihindari. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat, namun pada masa awal terbentuknya belum semua orang dapat mengemukakan pendapat mereka melainkan hanya laki-laki saja. Sementara itu, wanita, budak, orang asing dan penduduk yang orang tuanya bukan orang Athena tidak memiliki hak untuk itu.

Sistem politik demokrasi
Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya.

4.Pendidikan demokrasi

Pendidikan yang demokratik adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Pengertian demokratik di sini mencakup arti baik secara horizontal maupun vertical Maksud demokrasi secara horizontal adalah bahwa setiap anak, tidak ada kecualinya, mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan sekolah. Hal ini tercermin pada UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yaitu : “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Sementara itu, demokrasi secara vertikal ialah bahwa setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya.

Saran

Dari beberapa pembahasan mengenai demokrasi yang telah dipaparkan dalam makalah ini. Tentunya memiliki perbedaan-perbedaan pendapat satu dengan lainnya, untuk itu pembaca sebaliknya kita pelajari. Yaitu sebagai dasar untuk kita berbuat dan berprilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta mahluk social yang memiliki atas semua kebenaran berdasarkan agar menghasilkan demokrasi yang saling mempunyai tujuan bersama. Juga menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang demokrasi khususnya dalam mempelajari kewarganegaraan.

Selain itu makalah ini tentunya masih banyak kesalahan atau pun kekurangannya baik dari segi penulisan maupun pun penyajian isinya, untuk itu tim penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

http://djepok.blogspot.com/2009/05/makna-dan-hakekat-demokrasi.html (diakses pada hari Minggu,21 Oktober 2012 pada pukul 22.00)

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi (diakses pada hari minggu, 21 Oktober 2012 pada pukul 22.15).

http://roniyulianto1.wordpress.com/2012/01/12/demokrasi-pendidikan/ (diakses pada hari minggu, 21 Oktober 2012 pada pukul 22.20).

http://www.analisadaily.com/news/read/2012/04/18/46224/memahami_sistem_politik_di_indonesia/#.UJc431L (diakses pada hari minggu,21 Oktober 2012 pada pukul 22.25).

winarno. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan.Surakarta; Bumi Aksara.

surat permohonan keringanan biaya sekolahpengertian drama korea menurut para ahlipengertian demokrasi menurut john lockependekatan sosialistikmakalah cerita rakyat roro jonggrangkomunikasi menurut harwoodjelaskan apa yang dimaksud garis serang dalam bola volidefinisi upaya menurut para ahlicontoh surat permohonan keringanan biaya sekolah dari orang tuacontoh apresiasi kritis