Contoh Makalah HAM (hak asasi manusia) Yang Baik dan Benar

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Untuk memahami hakikat HAM terlebih dahulu memahami pengertian dasar tentang hak. Secara defenitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dan menjaga harkat dan martabatnya.dengan demikaian hak merupakan unsur normatif.

Dalam UU HAM pasal 1 menyatakan bahwa “HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebenaran manusia sebagai makluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. hakikat HAM merupakan upaya menjaga eksitensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum, begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan Negara.

1.2 RUMUSAN MASALAH
Beberapa rumusan masalah yang dapat dikaji dari uraian-uraian di atas, antara lain:
1. Apa yang dimaksud dengan hakikat, dan pengembangan HAM ?
2. Jelaskan tentang Hak Asasi dalam Islam, HAM di Indonesia, dan HAM dalam Amandemen 1945 ?
3. Tuliskan dan jelaskan apa saja yang termasuk dalam pelanggaran ham dan penegakan hukum?

1.3 TUJUAN
Dengan dibuatnya makalah ini kami selaku pembuat makalah ini sangat mengharapkan makalah ini sangat berguna bagi seluruh pembaca dan dengan makalah yang berjudul “HAK ASASI MANUSIA” para pembaca akan mengetahui apa saja yang dimaksud dengan Makna, Hakikat dan Perkembangan HAM,Hak Asasi dalm islam, HAM yang di Amandemen,bentuk,nilai,pelanggaran HAM serta penegakan hukumnya.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Makna, Hakikat, dan Perkembangan Pemikiran HAM

A. MAKNA DAN HAKIKAT HAM

HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia. Dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah telah diperoleh dan bibawahnya bersamaandengan kelahiran didalam kehidupan masyarakat. Hak asasi bersifat umum karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamain. HAM bersifat supralegal. Disebut HAM karena melekat pada eksistensi manusia yang bersifat universal, merata dan tidak dapat diahlikan karena hakikat HAM merupakan upaya menjaga eksitensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum, begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersamaantara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan Negara.

HAM dilahirkan oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin Eleanor Roosevelt dan pada 10 Desember 1948 secara resmi diteriama PBB sebagai “Universal Declaration of Human Rights” pada awalnya Dekralasi ini hanya mengikat secara formal dan moral anggota PBB, tetapi sejak tahun 1957 dilengkapi dengan tiga perjanjian, yaitu sebagai berikut:

1. International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights.
2. International Covenant on Civil and Political Rights.
3. Optional Protocol to the International Covenant on Civil and political Rights.

Ketiga dokumen tersebut diterima sidang umum PBB 16 Desember 1966 dan kepada anggota PBB diberi kesempatan untuk meratifikasi. Setiap negara yang meratifikasi dokumen tersebut berarti terikat dengan ketentuan dokumen tersebut. Konvensi tersebut bertujuan untuk menberi perlindungan hak-hak dan kebebasab kepribadian manusia. Berdasarkan bebrapa rumusan HAM, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok Hakikat HAM, yaitu sebagai berikut:

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.

2. HAM berlaku untuk semuaorang tanpa memandang jenis kelamin , ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial dan bangsa.

3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk mebatasi atau melanggar hak orang lain. Oarang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum tidak melindungi atau melanggar HAM.

B. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM.

Dalam perkembangannya, pemikiran mengenai HAM mengalami pasang surut sejalan dengan sejarah peradapan manusia terutama dalam ikatan kehidupan massyarakat, berbangsa dan bernegara.pasang surut HAM ini, sebenarnya mulai muncul setelah manusia mulai memikiran tentang dirinya dalam lingkungan alam semesta. Pemikiran yang mengenai HAM ini mulai mencapai titik paling rendah setelah dikemukakan konsep kedaulatan tuhan yang didunia ini dilakukan oleh seorang raja ataupun paus. Inilah salah satu puncak kegagalan dunia barat dalam menghargai harkat dan martabat manusia.

Beberapa masalah dalam dekralasi yang tekait dengan HAM dalam kaitan dengan pembangunaan sebagai berikut:

a) Pembangunan berdikari ( self development)
b) Perdamian.
c) Partisipasi rakyat.
d) Hak-hak budaya.
e) Hak keadilan sosial.

2.3 HAK ASASI DALAM ISLAM

Dalam ajaran islam, manusia ditempatkan pada kedudukan setara dan sejajar dengan manusia lainya. HAM yang dimiliki manusia dalam ajaran islam bukan sesuatu yang telah dimiliki manusia sejak awal tertanam dalm dirinya (inherent) akan tetapi sebagai karunia Allah SWT yang diberikan kepada manusia dengan segala persyaratan dan pertanggungjawaban. Dari segi tujuan, ajaran islam tentang HAM mempunyai persamaan dengan yang terdapat dalam UUD 1945 dalam dekralasi sedunia tentang HAM, baik yang dikeluarkan pada 10 Desember 1948 maupun 1966

Menurut ajaran islam, perbedaan satu individu dengan individu lainya, terjadi bukan karena haknya sebagai manusia melainkan didasarkan pada keimanan dan ketaqwaanya dan perbedaan ini tidak menyebabkan perbedaan dalam kehidupan sosial. Pemikiran ini yang menjadi sumbangaan yang sangat besar pada perkembangan HAM dalam masyarakat internasional. Dalam sejarah islam, yang berkaitan dengan HAM terdapat dua dekralasi, yaitu “Piagam Madinah” dan “Dekralasi kairo” kosep dasar dari dekarlasi tersebut adalah kesepakatan perlindungan, jaminan hak-hak semua warga masyarakat tanpa melihat latar belakang suku dan agama di kota madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW.

A.HAM DI INDONESIA

Hak asasi Indonesia dimasukan dalam UUD 1945 meskipun tidak secar rinci. Hal ini disebabkan ada dua pandangan pemikiran yang berbeda, yaitu prof: Dr.Soepomo dan Ir. Soekarno di satu sisi dan Drs. Mohammad Hatta disisi lain. Soepomo mendukung gagasan tentang negara Integral. UUD 1945 disusun dalam waktu yang sangat singkat menjelang akhir pendudukan jepang dan selam pendudukan tersebut Indonesia tertutup dari dunia luar. UUD 1945 diundangkan sebelum pernyataan dunia tentang HAM. Konstitusi RIS (1949) DAN UUDS (1950) makin banyak mencantumkan HAM didalamnya sebagaimana yang telah diputuskan PBB. Meskipun UUD 1945 merupakan komitmen yang sangat mendasar terhadap HAM. Perjuangaan dalam menegakan HAM merupakan tugas dan kewajiban negara.

Dalam masa orde baru beberapa langkah penting dilakukan dalam upaya HAM, yaitu sebagai berikut:

a. MPR membentuk panitia dengan tugas menyusun konsep HAM dan hak warga negara, namun konsep ini tidak pernah disahkan.

b. TAP MPR No. 11 Tahun 1978 tentang P4 menyembuhkan manusia diakui dan dipelukaan sesuai harkat martabatnya sebagai makhluk tuhan YME, yang sam derajat, sama haknya dan kewajiban asasinya.
c. TAP MPR No. IV Tahun 1978 yang mengamanatkan penyusunan UU yang menyangkut hak dan kewajiban asasi warga negara dalam rangka mengamalkan pancasila dan UUD 1945.

d. Dalam GBHN 1988, dirumuskan dalam upaya pembangunaan hukum perlu ditingkatkan langkah-langkah untuk mengembangkan menegakan secara serasi hak dan kewajiban asasi warga negara dalam rangka mengamalkan pancasila dan UUD 1945.

B.HAM dalam Amandemen 1945.

Sejak diberlakukan kembali UUD 1945 setelah Dekrit Presiden 5 juni 1945, praktis secara yuridis UUD 1945 belum pernah mengalami perubahan. Meski dalam praktik ketatanegaraan sejatinya sudah mengalami perubahan berulangkali. Gerakakan reformasi yang digulirkan mahasiswa sejak permulaan tahun1998 ternyata telah mengubah peta kekuasaan dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Terkait dengan hal ini, kesakralan UUD 1945 yang pernah dirancangkan oleh rezim kekuasaan di indonesia mulai diganggu gugat. Dengan kondisi yang demikian maka terjadi paradigma baru dalam wacana politik dan ketatanegaraan Indonesia yaitu dengan lebih membuka diri untuk mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi pemerintahan dan penghargaan terhadap HAM.

Ketetapan MPR NO XVII/MPR/1998 didalam konsideran menimbang menyatakan “bahwa bangsa indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati HAM yang termaktub dalam Dekralasi HAM PBB serta berbagai instrumen internasional lainya mengenai HAM”.

Dalam pasal I ketetapan MPR No. XVII/MPR /1998 Secara tegas menyatakan “menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah, untuk menghormati, menegakan dan menyebarluaskan pemahamanmengenai HAM kepada seluruh masyarakat”.
Lebih lanjut pasal 2 juga menyatakan “ menugaskan
Kepada Presiden RI untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang HAM sepanjang tidak bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945”. Di indonesia, HAM diatur secara Formal dan sistem hukum nasional.
HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999Pada hakitnya UU No. 39 Tahun 1999 merupakan UU yang dibentuk dengan cara mempersatukaan pemahaman sifat universal dan sifat kontekstualitaas dari HAM.

2.3 BENTUK BENTUK HAM.
Prof. Bagir Manan membagi HAM pada beberapa katagori yaitu Hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya.sementara itu, Prof. Baharudin Lopa membagi HAM dalam beberapa jenis yaitu hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak memperoleh perlindungan, hak penghormatan pribadi, hak menikah dan berkeluarga, hak wanita sederajat dengan pria, hak anak dan orang tua, hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan memilih agama, hak kebebasan bertindak dan mencari suaka, hak untuk bekerja, hak memperoleh kesempatan yang sama, hak milik pribadi, hak menikmati hasil/produk ilmu dan hak tatanan dan narapidana.

A. NILAI-NILAI HAM.

A.ANTARA NILAI UNIVERSAL DAN KONTEKSTUAL

Wacana kebudayaan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap implementasi HAM secar konteksual artinya penerapan HAM memiliki kolerasi positif dan kontekstualitas budaya dari suatu masyarakat negara.wacana mengenai kontekstualitas budaya dalam pelaksanaan HAM pernah dimunculkan oleh Soepomo pada saat penyampaian pidato pada tanggal 31 Mei 1945 dihadapan sidang BPUPKI. Beliau mengemukaan bahwa dalam konsep negara integralistik, prinsip-prinsip mendasar HAM itu tidak cocok untuk diterapkan karena mengambil nilai-nilai budaya barat dan induvidualis. Lebih lanjut dikemukakan bahwa dengan adanya jaminan terhadap HAM justru mencerminkan sikap keraguan, ketidakpercayaan dan curiga terhadap kepercayaan.

Tuduhan bahwa HAM itu adalah konsepsi individualis menurut Frans Magnis Suseno berdasarkan dua pertimbangaan, yaitu sebagai berikut:

1. Paham HAM memfokuskan perhatiaan pada hak-haknya sendiri masyarakat lalu sekedar sebagai sarana pemenuhan kebutuhan individual saja.

2. Paham HAM dilihat menempatkan individu,kelompok dan golongan masyarakat berhadapan dengan negara dan bukan dalam kesatuaan dengannya. Warga masyarakat bukannya menyatu dengan negara melainkan diabadikan perlu dilindungi terhadapnya.

Argumentasi perkembangaan pemahaman ide HAM, dapat diambil pengertian bahwa konsep HAM berdimensi ganda, yaitu sebagai berikut:
1. Dimensi Universalitas.
2. Dimensi kontekstualitas.
Sementara itu teori relativitas kultural berpandangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat partikular (khusus). Hal ini berarti bahwa nilai-nilai moral HAM bersifat lokal dan spesifik sehingga berlaku khusus pada suatu negara. Dalam kaitan dengan penerapan HAM, menurut teori ini tiga model penrapan HAM yaitu:

1. Penerapan HAM yang lebih menekankan pada hak sipil, hak politik dan hak pemilikan pribadi.
2. Penerapan HAM yang lebih menekankan pada hak ekonomi dan hak sosial.
3. Penerapan HAM yang lebih menekankan pada hak penentuan nasib sendiri dan pembanginan ekonomi.
Dalam kaitan dengan ketiga teori tentang nilai-nilai HAM itu dua aurs pemikiran dan pandangan yang saling tarik menarik dapat melihat relativiatas nilai-nilai HAM, yaitu strong relativist dan weak relativist.

B. NILAI-NILAI HAM
Nilai-nilai HAM terdapat dalam:
1. Universal Declaration of Human Rights,
2. Piagam Madinah
3. Pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM dalam dekralasi Kairo.
4. DUHAM.

2.4 PELANGGARAN HAM

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang yang tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tidak membedakan secara tegas antara pengertian pelanggaran dan kejahatan terhadap HAM. Pasal 90 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang dan sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat menunjukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada komnas HAM.

Oleh karena itu pelanggaran HAM dapat terjadi dalam dua cara, yaitu sebagai berikut:
1. Pelanggaran yang dilakukan oleh negara secara aktif dengan tindakan yang bersifat langsung sehingga menimbulkan pelanggaran HAM.
2. Pelanggaran yang timbul akibat kelalaian negara.

A. PENEGAKAN HUKUM.
Implementasi demokrasi dan HAM tidak akan bermakna dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, apabila tidak ditunjang dengan penegakan Hukum dalam bidangnya. Oleh karena itu, harus diciptakan “budaya hukum” tanpa budaya hukum mudah terjadi pelanggaran hukum dalam masyarakat. Adanya perasaan hukum yang tumbuh ditandai dengan adanya keinginan dalam masyarakat itu sendiri untuk senantiasa berbuat benar, menegakan hak dan melakukan-melakukan kegiatan yang bermanfaat dalam masyarakat serta moral. Menurut Hugo Krabbe, tumbuhnya perasaan hukum akan menjelma menjadi kesadaran hukum yang menimbulkan kewajiban bagi setiap orang atau masyarakat untuk mematuhi hukum bukan karena tekanan dari pihak luar (penguasa). Bedasarkan pasal 281 ayat 5 Amandemen UUD 1945, pelaksanaan penegakan HAM akan diatur dengan peraturan perundang-undangan berpijak dari ketentuan tersebut, di keluarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

BAB III
PENUTUP

1. Kesimpulan
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.

HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam, Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang Islam dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu yaitu Al-Qur’an dan Hadits yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam.

Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.

2. Saran-saran
Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan Jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain.
Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

o Azra, Azyumardi. (2003). Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta: Penerbit Prenada Media
o Asri Wijayanti 2008 Sejarah perkembangan, Hak Asasi Manusia www.bukuonline.com
o http://www.komnasham.go.id/ Lembar fakta Ham
o http://www.jimly.com/makalah/namafile/2/ Demokrasi dan hak asasi manusia.doc

contoh proposal bencana alam tsunami diacehPENGERTIAN HAM PARTIKULAR DAN CONTOHNYApengertian asmaul husna menurut imam al ghazalipendapat ham menurut ernest renammakalah pkn tentang hukuman yang masih rendah bagi para koruptorkorupsi merupakan kelemahan iman kepada Tuhan yang maha esajudul makalah yang baik dlam tema hak dan kewajiban warganegarajelaskan hak asasi manusia juga bersifat fundamental artinyaeksplanasi hamcontoh surat perjanjian hak asuh anak
error: Content is protected !!